TEMPO.CO, Jakarta - Perkembangan uang kripto kini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat, tak terkecuali di kalangan ulama dan organisasi Islam. Belakangan, kalangan ulama mengeluarkan fatwa haram bagi uang kripto untuk digunakan sebagai alat transaksi.
Teranyar, fatwa itu dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Situs resmi Muhammadiyah menyebutkan fatwa haram mata uang kripto disampaikan dalam keputusan Fatwa Tarjih tersebut.
“Dalam Fatwa Tarjih menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar,” tulis Muhammadiyah dalam laman resminya, Selasa, 18 Januari 2022.
Tempo telah merangkum sejumlah hal terkait dengan fatwa ulama ihwal hukum penggunaan koin kripto dalam pandangan syariat Islam.
1. Fatwa Muhammadiyah
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menilai uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Salah satunya adalah sifat spekulatif yang sangat kentara.
Adapun sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat mengacu kepada Firman Allah dan hadis Nabi SAW, serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah
Sebagai alat tukar, penggunaan kripto bukan hanya belum disahkan negara, tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya. Hal ini belum berbicara tentang perlindungan terhadap konsumen pengguna aset kripto.
Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyebut terdapat kemudaratan dalam mata uang kripto.
